Anggota DPRD TTS Soroti Mangkraknya Proyek SPAM Laob
- “Air Bersih Bukan Sekadar Proyek, Tetapi Hak Dasar Masyarakat”
SoE, KLtvnews.com – Belum rampungnya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Desa Laob, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), meski telah melewati sekitar tujuh bulan sejak berakhirnya masa kontrak, kini mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Daerah Pemilihan Polen, Sefriths E.D. Nau, menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar keterlambatan pekerjaan konstruksi, melainkan telah menjadi ujian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara proyek, serta komitmen negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas akses air bersih.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten TTS patut diapresiasi karena terus menghadirkan program pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun 2025. Namun, keberhasilan sebuah program tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau dimulainya pekerjaan di lapangan.
“Program yang baik harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat justru terbengkalai sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sefriths.
Ia mempertanyakan keseriusan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
Menurut Sefriths, apabila benar proyek tersebut telah melewati masa kontrak sejak 26 November 2025, maka secara administratif seharusnya pekerjaan telah selesai, melewati masa pemeliharaan selama enam bulan, dan bahkan telah memasuki tahapan Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir pekerjaan.
“Kalau sampai tujuh bulan setelah masa kontrak pekerjaan belum juga selesai, tentu muncul kesan adanya pembiaran. Kondisi seperti ini harus segera dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai persepsi,” ujarnya.
Potensi Konsekuensi Hukum
Politisi Fraksi Partai Hanura tersebut mengingatkan bahwa setiap proyek pemerintah tidak hanya diikat oleh target pembangunan, tetapi juga oleh kontrak hukum yang memiliki konsekuensi administratif, perdata, bahkan pidana apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan harus segera dievaluasi sesuai mekanisme kontrak, termasuk penerapan sanksi apabila memang terdapat wanprestasi dari pihak penyedia jasa.
“Pemerintah daerah melalui dinas teknis, PPK, dan konsultan pengawas harus benar-benar serius melihat kondisi di lapangan. Semua pihak yang terikat kontrak memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati,” katanya.
Menurutnya, penyelesaian proyek jauh lebih penting dibanding saling menyalahkan antar pihak, sebab masyarakat yang paling dirugikan apabila fasilitas air bersih tidak segera dapat dimanfaatkan.
“Proyek ini harus diselesaikan sehingga benar-benar memberikan asas manfaat bagi masyarakat Desa Laob dan sekitarnya,” tandasnya.
Air Bersih sebagai Fondasi Pembangunan Manusia
Sefriths juga mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai program prioritas pemerintah, khususnya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Menurutnya, target-target pembangunan tersebut akan sulit tercapai apabila infrastruktur dasar seperti penyediaan air minum justru mengalami keterlambatan penyelesaian.
“Pemerintah jangan hanya berbicara tentang penurunan stunting, kemiskinan, kemiskinan ekstrem maupun peningkatan kesehatan masyarakat. Semua itu membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama akses air bersih. Kalau program pendukungnya saja tidak ditangani secara serius, maka target pembangunan akan sulit diwujudkan,” ujarnya.
Momentum Evaluasi Tata Kelola Proyek Pemerintah
Dibagian lain Sefriths menilai, Kasus SPAM Laob menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten TTS untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai negara.
Penguatan fungsi pengawasan, peningkatan disiplin pelaksanaan kontrak, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi terhadap kinerja seluruh pihak yang terlibat menjadi langkah penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek-proyek berikutnya.
Selain itu, komunikasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan pekerjaan juga menjadi bagian dari prinsip pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Solusi Konkret
Karena itu Dirinya memberi Solusi konkrit agar proyek SPAM Desa Laob segera memberikan manfaat kepada masyarakat, beberapa langkah perlu segera dilakukan:
- Kontraktor pelaksana segera menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
- PPK dan Dinas teknis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pekerjaan, kualitas konstruksi, serta kepatuhan terhadap dokumen kontrak.
- Konsultan pengawas menyampaikan laporan pengawasan secara objektif dan profesional sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Inspektorat Daerah melakukan audit kepatuhan terhadap proses pelaksanaan proyek untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan administrasi maupun keuangan.
- DPRD Kabupaten TTS secara kelembagaan melalui fungsi pengawasan melakukan pemantauan langsung terhadap penyelesaian proyek dan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
- Masyarakat Desa Laob diharapkan ikut mengawal penyelesaian proyek secara partisipatif dengan menyampaikan informasi secara objektif serta menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur air bersih bukan semata persoalan menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan proyek tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari mengalirnya air bersih ke rumah-rumah warga, menurunnya angka penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama pembangunan.
Reporter & Editor : Polce Lerek