Dana raksasa, Transparansi mini? Araksi guncang Program Makan Bergizi Gratis Di Tengah Kabut SoE
- Dapur diduga tertutup bagi media, anggaran ratusan triliun dipertanyakan, muncul dugaan keterlibatan oknum PNS. ARAKSI NTT desak evaluasi total oleh Badan Gizi Nasional.
SoE, KLtvnews.com – Kabut tebal dan hujan ringan menyelimuti Kota SoE, Selasa siang, 24 Februari 2026. Namun di dalam ruang konferensi pers Hotel Jatih Asi, atmosfer justru memanas. Ketua ARAKSI NTT, Alfred Baun, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Dalam pernyataannya, Alfred menyoroti dugaan mark-up belanja anggaran, lemahnya pengawasan, hingga pembatasan akses media ke dapur pengolahan makanan. Ia menilai, program nasional yang menyentuh hajat hidup masyarakat kecil tidak boleh dikelola secara tertutup.
“Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa dapur harus tertutup? Transparansi bukan pilihan, itu kewajiban,” tegasnya.
Dugaan Keterlibatan Oknum PNS
Tak berhenti pada aspek teknis, ARAKSI juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (PNS) dalam pengelolaan program tersebut. Dugaan ini, menurut Alfred, perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran etika birokrasi.
Ia menegaskan bahwa jika benar terdapat aparatur yang terlibat di luar kewenangan resmi atau tanpa mekanisme yang jelas, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip netralitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“ASN harus berdiri di atas semua kepentingan. Jangan sampai program untuk rakyat justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Bayang-Bayang Kepentingan Politik
Tak hanya dugaan keterlibatan ASN, Alfred juga mengangkat isu sensitif: dugaan adanya jalur distribusi yang terafiliasi kepentingan politik tertentu. Jika benar, kata dia, ini adalah alarm serius bagi integritas program nasional.
“Jangan jual kemiskinan rakyat untuk kepentingan lain. Program ini harus murni untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu,” serunya.
Anggaran Jumbo, Dampak Dipertanyakan
ARAKSI mempertanyakan besarnya anggaran negara yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Angka tersebut, menurut Alfred, harus diuji melalui indikator nyata: apakah kemiskinan menurun signifikan? Apakah angka gizi buruk benar-benar ditekan?
ARAKSI mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan audit menyeluruh, termasuk mengevaluasi peran Koordinator Wilayah dan seluruh unsur yang terlibat di daerah.
TTS Dinilai Belum Siap
Di penghujung jumpa pers, Alfred menilai Kabupaten TTS belum sepenuhnya siap menerima dan menjalankan program tersebut. Ia menyebut pelaksanaannya terkesan dipaksakan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan manajemen yang matang. Kabut dan hujan mungkin menyelimuti SoE siang itu. Namun di dalam ruang konferensi, pernyataan keras ARAKSI menjadi petir yang menyambar—membuka perdebatan tentang transparansi, akuntabilitas, dan masa depan program yang menyentuh hajat hidup masyarakat kecil.
Kini publik menanti klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait. Di tengah kabut dan hujan yang menyelimuti SoE, satu pesan menggema dari ruang konferensi: program sebesar ini tidak boleh dikelola dalam ruang gelap. Transparansi adalah harga mati.
Reporter & Editor : Polce Lerek