DaerahInternasionalNasionalPendidikan

“TTS Bergerak: Lanskap Berkelanjutan Jadi Senjata Hadapi Perubahan Iklim”

SoE, KLtvnews.com –Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, Kabupaten Timor Tengah Selatan melangkah lebih jauh. Jumat, 29 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten TTS bekerja sama dengan ICRAF Indonesia menggelar Lokakarya Konsultasi Publik bertajuk “Menuju Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Selatan” di Hotel Blessing, SoE.

Suasana ruang pertemuan tampak penuh keseriusan. Perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi mitra pembangunan hadir dengan satu tekad: merumuskan arah pengelolaan lanskap yang bukan saja ramah lingkungan, tetapi juga tahan terhadap perubahan iklim.

Isu besar yang diangkat adalah Nature-based Solution (NbS) atau solusi berbasis alam. Sebuah pendekatan yang mengandalkan kekuatan ekosistem—mulai dari restorasi hutan, pengelolaan lahan basah, hingga konservasi tanah—sebagai tameng alami menghadapi ancaman banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan laut. Pendekatan ini diharapkan bukan hanya menyerap emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan hidup masyarakat di Timor Tengah Selatan.

Diskusi : Pokja melakukan diskusi untuk menampung berbagai aspiasi

Kepala Bappeda Kabupaten TTS, Johanis Benu, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen semua pihak.
“Kehidupan masyarakat yang sejahtera dan tahan terhadap perubahan iklim hanya dapat terwujud melalui pengelolaan bentang lahan secara terpadu. Dukungan pemerintah, swasta, maupun komunitas lokal adalah kunci. Karena itu, perencanaan ini harus menjadi pedoman bersama,” tegasnya.

Langkah Kabupaten TTS sejatinya sudah dimulai sejak 29 Desember 2023, dengan membentuk Pokja Bentang Lahan yang terdiri dari tiga gugus tugas:

  1. Gugus Tugas Tata Kelola Bentang Lahan,
  2. Gugus Tugas Kemitraan dan Kerja Sama Multipihak,
  3. Gugus Tugas Pangan dan Gizi.

Mereka mengusung visi besar: “Terwujudnya bentang lahan Timor Tengah Selatan yang lestari dan harmonis, ditopang ekosistem seimbang untuk masyarakat sejahtera.”

Kini, hasil kerja keras itu dituangkan dalam draf Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Kabupaten TTS, yang dalam forum konsultasi publik ini dipaparkan untuk menerima masukan, kritik, serta saran dari seluruh pemangku kepentingan. Draft tersebut mencakup pemetaan pemangku kepentingan, kajian mendalam, identifikasi isu strategis, strategi intervensi, hingga mekanisme pembiayaan dan evaluasi.

Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan langkah krusial untuk menyatukan pemahaman bersama.
“Kegiatan konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi hasil penyusunan rencana pengelolaan sub-lanskap, sekaligus membuka ruang bagi kritik dan saran dari semua pihak, sehingga strategi yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Tak kalah penting, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Land4Lives atau Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia, yang didukung Pemerintah Kanada. Program ini menaruh perhatian khusus pada pemberdayaan komunitas rentan—terutama perempuan dan anak perempuan—agar lebih terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Harapannya, Land4Lives mampu meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, serta ekonomi lokal masyarakat TTS agar lebih tangguh menghadapi krisis iklim.

Yeni Nomeni (Koordinator Icraf NTT)

Koordinator ICRAF NTT, Yeni Nomeni, menambahkan bahwa konsultasi publik ini merupakan mata rantai terakhir dari rangkaian panjang penyusunan management plan.
“Sejak pembentukan Pokja, penyusunan draft, hingga FGD tahap pertama dan kedua, semuanya telah dijalankan. Kini, draft sudah tersedia. Konsultasi publik ini menjadi ruang bersama untuk memastikan rencana pengelolaan bentang alam benar-benar komprehensif dan aplikatif,” jelasnya.

Dengan demikian, forum ini bukan hanya soal dokumen, melainkan soal masa depan bentang alam TTS. Dokumen rencana pengelolaan nantinya akan terintegrasi dalam RPJMD, Renstra OPD, hingga RKPD, memastikan bahwa pembangunan daerah bergerak seiring dengan keberlanjutan lingkungan.

Konsultasi publik ini menjadi penanda bahwa Timor Tengah Selatan tidak tinggal diam menghadapi tantangan iklim global. Melainkan berani melangkah dengan strategi berbasis alam, demi warisan lingkungan yang lebih lestari, dan masa depan masyarakat yang lebih sejahtera. (Polce/KLtvnews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *