Stagnasi Pembangunan di TTS Jadi Sorotan Publik
SoE, kltvnews.com – Hingga pertengahan Juni 2025, proses pembangunan fisik di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berjalan lambat. Sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) belum juga terealisasi, bahkan masih tertahan di tahap lelang. Kondisi Stagnasi ini kini menjadi sorotan luas di kalangan publik.
Salah Satu Mantan Birokrasi tulen yang enggan namanya dipublikasi menyuarakan kritik konstruktif. Dalam wawancara singkat di SoE Sabtu, 20 Juni 2025 Ia menilai, stagnasi pembangunan tidak lepas dari persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. “Struktur birokrasi harus mengedepankan tugas pokok dan fungsi sehingga roda pemerintahan terus berjalan maju,” tegasnya.
Ia menyoroti adanya indikasi intervensi berlebihan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang justru menciptakan kecemasan di kalangan birokrat. Menurutnya, para pejabat teknis kini bekerja dalam bayang-bayang ketakutan, sehingga ragu mengambil keputusan atau melangkah cepat dalam proses administrasi pembangunan.
“Ketika terlalu banyak campur tangan dan tekanan yang tidak proporsional, maka yang muncul adalah birokrasi yang gamang, tidak berani bertindak. Ini sangat berbahaya bagi jalannya roda pelayanan pembangunan kemasyarakatan,” tegasnya.
Ia berharap, pemerintah daerah yang sedang menjabat dapat kembali menata relasi kerja di internal pemerintahan secara sehat. Dengan memperjelas peran, memperkuat kepercayaan, serta menghindari tekanan yang tak perlu, maka seluruh perangkat bisa bekerja maksimal demi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai yang terjadi justru pemerintahan jalan di tempat karena semua orang takut membuat keputusan. Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab kita pada rakyat,” pungkasnya.
Stagnasi pembangunan ini menjadi sorotan tajam masyarakat TTS, yang mendambakan percepatan proyek-proyek strategis, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas pendidikan. Kini, semua mata tertuju pada pemerintah daerah—akankah ada langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan ini? Ataukah stagnasi akan terus berlarut hingga menggerus kepercayaan publik? (polce/kltvnews)