“Prabowo Tegas: Lindungi Demonstran Damai, Tindak Keras Perusuh dan Pengkhianat Bangsa”
KLtvnews.com – Situasi politik dan sosial Indonesia tengah bergejolak. Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota besar melahirkan kecemasan nasional. Dari Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara dengan pernyataan tegas dan berwibawa, menekankan bahwa negara tidak akan pernah tunduk pada anarki, tetapi juga tidak akan membungkam suara rakyat.
Dengan sorot mata penuh kewibawaan, Prabowo menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, dan setiap warga negara berhak menyuarakan kritik, aspirasi, maupun koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ia memperingatkan keras bahwa di balik ruang demokrasi itu, hukum tetap menjadi panglima.
“Jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, merusak fasilitas umum, membakar, menjarah, hingga menimbulkan korban jiwa, maka itu bukan lagi kebebasan berpendapat, melainkan pelanggaran hukum. Dan hukum harus ditegakkan dengan tegas,” ucap Prabowo lantang.
Presiden secara khusus memerintahkan TNI dan Polri untuk menjadi tameng bagi demonstran damai, memastikan perlindungan bagi rakyat yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Namun, di sisi lain, Prabowo juga memberi mandat keras agar segala bentuk pelanggaran, provokasi, hingga tindakan makar dan terorisme ditindak tegas tanpa kompromi.
DPR dan Partai Politik Diminta Bersih-Bersih
Dalam Konferensi Pers, Prabowo juga menyinggung langkah korektif yang kini ditempuh partai politik dan DPR. Ia mengungkapkan bahwa para ketua umum partai telah mengambil sikap tegas, termasuk memberi sanksi berat kepada anggota DPR yang dianggap membuat pernyataan keliru dan memicu keresahan.
“Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan keliru,” kata Prabowo.
Langkah ini berlaku efektif mulai 1 September 2025, di mana sejumlah anggota DPR akan dicabut dari keanggotaannya di DPR.
Tak hanya itu, DPR juga akan mencabut beberapa kebijakan kontroversial yang selama ini memicu kritik publik, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan parlemen dalam merespons keresahan masyarakat.
Ruang Dialog Dibuka Lebar
Dengan nada menyejukkan, Presiden Prabowo berjanji akan membuka ruang dialog yang luas. Ia meminta pimpinan DPR dan kementerian/lembaga menerima kehadiran tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil untuk menyampaikan kritik secara langsung.
“Saya perintahkan kepada semua kementerian dan lembaga untuk membuka pintu selebar-lebarnya, menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, dan masukan demi perbaikan negara,” tegasnya.
Pesan Penutup: Jangan Terhasut, Jaga Persatuan
Di ujung pidato, Presiden Prabowo mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga persatuan bangsa. Ia menekankan bahwa aspirasi boleh disampaikan, tetapi harus dilakukan dengan damai dan tidak merugikan kepentingan umum.
Dengan suara penuh penekanan, Prabowo menutup pernyataannya:“Negara ini milik kita semua. Jangan biarkan provokator dan perusuh merusak rumah besar bernama Indonesia. Kita harus berdiri bersama, menjaga persatuan, demi masa depan bangsa yang kita cintai.” Polce Lerek | KLtvnews.com