PPK BPJN NTT Bungkam, Araksi Desak, Copot Abe Hotty dari Jabatan
SoE, KLtvnews.com – Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi), Alfred Baun, mendesak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT untuk segera mencopot Abe Hotty dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Desakan ini muncul menyusul sikap tertutup Abe Hotty terhadap media ketika dikonfirmasi terkait realisasi fisik proyek perbaikan ruas jalan negara di Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, yang menelan biaya Rp 5,082 miliar melalui dana tanggap darurat.
Menurut Alfred, sebagai PPK, Abe Hotty memiliki tanggung jawab penuh atas aspek fisik, administrasi, dan keuangan proyek di lapangan. Namun, sikapnya yang sulit diakses oleh wartawan dinilai mencederai prinsip transparansi.
“Ini era transparansi, mengapa dikonfirmasi wartawan, susah sekali. Kalau PPK tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel kepada publik, lebih baik mundur. Kalau dia tetap menutup diri, maka Kepala Balai harus tegas dan segera mencopot yang bersangkutan dari jabatannya,” tegas Alfred.
Soroti Perencanaan yang Tidak Matang
Lebih jauh, Alfred menyoroti perencanaan perbaikan tiga titik ruas jalan negara di Desa Sopo yang dinilai tidak tuntas. Menurutnya, penanganan longsoran yang berulang kali terjadi di lokasi tersebut semestinya dirancang dengan perencanaan detail dan menyeluruh, bukan sekadar perbaikan sementara.
“Kerusakan di Desa Sopo itu sudah berulang kali. Mestinya perencanaannya harus bisa meng-cover potensi kerusakan ke depan. Penanganan di lapangan tidak boleh dicicil seperti ini, tapi harus komprehensif dan tuntas,” terang Alfred.
Ia menegaskan, alasan keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran, mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan Indonesia dengan Timor Leste.
“Ini soal wibawa negara. Jangan sampai akses penting seperti ini ditangani setengah hati. Contoh saja program ‘sabuk merah’ di era Presiden Jokowi, itu adalah komitmen nyata menghadirkan infrastruktur yang berkelas,” tambahnya.
Desak Segera PHO dan Audit BPK
Alfred juga menyoroti mekanisme pembiayaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Karmel Niki-Niki. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut menggunakan skema dana tanggap darurat, di mana kontraktor diminta untuk menalangi pekerjaan dengan modal sendiri terlebih dahulu, sebelum dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pencairan dana oleh pemerintah.
“Saya harap proyek ini segera dilakukan Profesional Hand Over (PHO) dan diaudit oleh BPK agar anggarannya cepat dicairkan ke pihak kontraktor. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Negara hadir untuk membantu rakyat, bukan justru membuat kontraktor tambah susah,” pinta Alfred.
Dengan tegas, Araksi menilai bahwa kehadiran pejabat publik seperti PPK tidak hanya soal tanggung jawab teknis di lapangan, tetapi juga keterbukaan dan komunikasi dengan publik. Karena itu, desakan agar Abe Hotty dicopot dianggap sebagai langkah penting demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. (Polce/KLtvnews.com)