Pembangunan di TTS Stagnan, Baru 16 Paket Proyek Dilelang Hingga Pertengahan Juni 2025
SoE, kltvnews.com – Hingga pertengahan Juni 2025, geliat pembangunan fisik di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) nyaris tak terdengar. Masyarakat yang berharap ada percepatan pembangunan mulai bertanya-tanya, sebab banyak ruas jalan rusak, bangunan sekolah memprihatinkan, dan fasilitas kesehatan belum memadai. Harapan itu seperti tertahan oleh kenyataan pahit: proses lelang proyek fisik di TTS masih sangat lamban.
Data dari Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda TTS per 16 Juni 2025 mencatat bahwa baru 16 paket proyek yang berhasil dilelang dari total puluhan paket yang direncanakan. Nilai lelang mencapai Rp 28,15 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 35,82 miliar. Sementara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari seluruh paket itu sebesar Rp 34,03 miliar, menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 2,49 miliar.
Namun, angka-angka itu belum cukup menjawab kekhawatiran banyak pihak, sebab nyaris seluruh paket lelang tersebut datang dari satu OPD saja yakni Dinas Kesehatan.
Di antara proyek yang sudah rampung proses lelangnya adalah Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Puskesmas Prototype Fatumnasi, Puskesmas Lotas, dan Rumah Dinas Puskesmas Lotas. Sementara beberapa proyek lain seperti Pustu Desa Nuapin, Tublopo, Tumu, Saenam dan Desa Neke masih dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga.
“Dokumen Proyek dari OPD lain belum masuk. Kami sudah bersurat kepada masing-masing pimpinan OPD agar secepatnya memasukan dokumen lelang” ujar Kabag BPBJ Setda TTS Yacob Tamu Ama Lai, ST, M.Tech., pada Jumat (20/6/2025).
Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat masih banyak OPD yang belum menunjukkan pergerakan berarti. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), belum juga menyerahkan dokumen untuk proses lelang. Padahal, dinas-dinas tersebut mengelola proyek strategis dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dari Dinas PRKP sendiri, sejauh ini baru satu dokumen masuk, yakni untuk jasa pengawasan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pihak BPBJ berharap, keterlambatan ini tidak berlarut-larut hingga berdampak pada progres fisik di lapangan. Pasalnya, jika tidak segera dilelang, maka waktu pelaksanaan proyek akan terdesak, berisiko molor atau bahkan gagal terlaksana sebelum tutup anggaran.
“Semakin cepat dokumen lelang masuk, semakin cepat kita bisa proses, dan proyek bisa mulai dikerjakan di lapangan. Kalau terus terlambat, kita khawatir nanti serapan anggaran rendah dan fisik proyek tertunda,” tutup Yacob.
Waktu terus bergulir, dan masyarakat TTS menanti. Semoga surat-surat yang dilayangkan ke para pimpinan OPD tak sekadar jadi tumpukan kertas di meja kerja. Sebab, pembangunan bukan hanya soal anggaran, tapi soal harapan menuju TTS yang lebih maju dan sejahtera. (polce/kltvnews.com)
YACOB TAMU AMA LAY, ST.,M.Tech / Kabag BPBJ Setda TTS