Mantan Legislator Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Jalan Sabuk Merah
SoE, KLtvnews.com — Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Sabuk Merah dengan nilai fantastis mencapai Rp127 miliar kini mulai mengguncang ruang publik. Gelombang sorotan dari berbagai elemen masyarakat kian menguat, menandakan bahwa proyek strategis tersebut tak lagi sekadar isu teknis pembangunan, melainkan telah menjelma menjadi persoalan serius yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat luas.
Salah satu suara kritis datang dari mantan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dua periode, Nerfils Lak’apu. Dengan nada tegas dan penuh keprihatinan, ia mengungkap adanya indikasi kuat praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek tersebut.
“Ini ada indikasi konspirasi di tingkat pengguna anggaran. Diduga kuat terjadi persekongkolan untuk mencapai tujuan kelompok dengan cara menyembunyikan informasi dari publik, bahkan memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi atau kelompok,” tegas Nerfils.
Pernyataan tersebut sontak mempertegas bahwa dugaan penyimpangan dalam proyek Jalan Sabuk Merah bukan sekadar asumsi liar, melainkan telah mengarah pada pola yang sistematis dan terstruktur. Ia menilai, praktik semacam ini jika benar terjadi, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, terlebih di tengah minimnya infrastruktur yang layak di wilayah Timor – Indonesia.
Di tengah mencuatnya dugaan ini, Nerfils juga menyampaikan apresiasi kepada elemen masyarakat sipil yang tetap konsisten mengawal proyek tersebut. Ia menyebut keterlibatan publik sebagai benteng terakhir dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, langkah Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur (Araksi NTT) untuk mendorong persoalan ini ke ranah hukum merupakan langkah tepat dan harus didukung secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Saya bersyukur masih ada elemen masyarakat yang peduli dan terus mengawal. Ini penting agar kebenaran bisa terungkap. Saya mendukung penuh Araksi NTT untuk membawa persoalan ini ke KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa nilai anggaran yang begitu besar seharusnya berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Infrastruktur jalan, kata dia, bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
“Anggaran sebesar ini jangan sampai dimanfaatkan untuk keuntungan orang per orang atau kelompok tertentu. Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik di daerah. Publik menanti, apakah aparat penegak hukum akan bergerak cepat membongkar dugaan praktik korupsi berjamaah ini, atau justru membiarkannya tenggelam di tengah riuhnya dinamika birokrasi.
Satu hal yang pasti, suara masyarakat telah bangkit. Dan ketika pengawasan publik terus menguat, ruang bagi praktik gelap dalam proyek pembangunan semakin menyempit. Dugaan Skandal Jalan Sabuk Merah kini berada di persimpangan: antara penegakan hukum yang tegas atau pembiaran yang berujung pada hilangnya kepercayaan rakyat. (KLtvnews.com/tim)