GMNI  : “TTS di Ambang Bangkrut: Saatnya Revolusi Fiskal, Bukan Seremoni!”

SoE, KLtvnews.com —  Gelombang kritik tajam kembali mengguncang Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pasca laporan investigatif KLtvnews.com (19/10/2025) yang menyingkap kondisi keuangan daerah di ambang kolaps, kini suara perlawanan datang dari kampus dan jalanan.

Dalam rilis pers resmi yang diterima KLtvnews.com, Selasa (21/10/2025), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang TTS menegaskan keprihatinan mendalam terhadap kondisi fiskal dan moral birokrasi Pemda TTS.

“APBD yang seharusnya menjadi alat perjuangan untuk menyejahterakan kaum Marhaen, kini justru dibajak dan tersandera oleh kepentingan birokrasi semata,” tegas Bene Asbanu Ketua  GMNI dalam pernyataannya.

Menurut GMNI, laporan investigatif KLtvnews.com telah menjadi “potret telanjang kegagalan Pemda TTS dalam mengelola amanat penderitaan rakyat (Ampera)”.

Politik Anggaran yang Khianati Rakyat

GMNI menilai APBD TTS telah kehilangan roh kerakyatannya. Ketika rasio belanja pegawai menembus 50%, itu bukan sekadar angka — melainkan simbol pengkhianatan terhadap cita-cita keadilan sosial.

“Pemda secara sadar telah memilih untuk menggemukkan birokrasi dan mengorbankan hak-hak dasar rakyat,” tegas GMNI. Jalan rusak, air bersih macet, dan program sosial yang ditunda menjadi bukti nyata bahwa APBD telah berubah menjadi anggaran konsumtif yang anti-rakyat.

Rekrutmen ASN/PPPK yang Ugal-ugalan

GMNI menyebut kebijakan rekrutmen ASN dan PPPK di tengah keterpurukan fiskal sebagai “kebodohan struktural”.Pemda dianggap tidak menggunakan analisis beban kerja (ABK), melainkan hanya mengejar popularitas dan kepentingan politik.

Dengan PAD yang seret, langkah ini dinilai menciptakan bom waktu fiskal yang akan menghancurkan fondasi keuangan daerah.  “Pemda sedang menggali kuburannya sendiri dengan tangan birokrasi,” tulis GMNI dalam rilis tersebut.

Kegagalan Total Menggali Potensi PAD

GMNI menyoroti ketergantungan akut Pemda TTS pada dana transfer pusat.
PAD yang hanya mencapai Rp 60 miliar dari target Rp 100 miliar dianggap bukti nyata kemalasan birokrasi daerah dalam berinovasi.

Padahal, TTS memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan energi lokal.
Namun, GMNI menilai potensi itu dibiarkan tidur tanpa arah kebijakan yang visioner.

“Kegagalan menggali PAD adalah bentuk kemiskinan intelektual di tubuh birokrasi daerah,” tandas mereka.

DPRD Terseret Arus — Gagal Jadi Pengawas

GMNI menilai DPRD turut gagal menjalankan fungsi budgeting dan controlling.
Surat Kementerian Keuangan RI (S-62/PK/2025) yang melimpahkan beban gaji 5.869 PPPK ke APBD 2026 mestinya menjadi alarm keras.

Namun, alih-alih menahan, Pemda justru menambah 1.477 PPPK paruh waktu.
Ketika anggota Banggar DPRD mengaku “pusing”, kata GMNI, itu menunjukkan lembaga legislatif ikut terseret dalam badai kebijakan tanpa arah.

Pembangunan Dikorbankan, Masa Depan Dipertaruhkan

GMNI menegaskan, ketika anggaran pembangunan dipangkas untuk menutup gaji pegawai, Pemda sejatinya menanam benih kemiskinan struktural. Kebijakan jangka pendek ini disebut sebagai “politik gali lubang tutup lubang” yang akan mewariskan kehancuran fiskal bagi generasi berikutnya.

“Anak cucu kita kelak tidak hanya mewarisi utang, tapi juga keputusasaan akibat kebijakan hari ini,” tegas GMNI

Meski keras mengkritik, GMNI TTS tidak berhenti di situ. Mereka menawarkan tiga langkah besar (Tri Sakti APBD) untuk mengembalikan kedaulatan fiskal daerah:

1. Moratorium Total Rekrutmen ASN/PPPK

• Hentikan seluruh penerimaan ASN, PPPK, dan tenaga honorer.
• Evaluasi total kinerja 11.494 aparat yang sudah ada.
• Fokus pada efisiensi, bukan ekspansi.

2. Audit Investigatif dan Rasionalisasi Belanja Birokrasi

• GMNI mendesak DPRD dan BPK melakukan audit investigatif atas rekrutmen ASN/PPPK.
• Pemda harus memangkas perjalanan dinas, rapat seremonial, tunjangan non-esensial, dan honor ganda.
• Hasil efisiensi dialihkan ke pembangunan air bersih, jalan, dan layanan publik.

3. Revolusi PAD

• Digitalisasi pajak dan retribusi untuk menutup kebocoran.
• Jadikan BUMD mesin PAD, bukan “sapi perah” elite politik.
• Kembangkan sektor pariwisata dengan master plan nyata, bukan wacana.
• Libatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama ekonomi lokal.

Transparansi Total APBD

GMNI menuntut Pemda membuka seluruh data APBD secara daring dan real-time.
Rakyat harus tahu ke mana setiap rupiah uang publik dibelanjakan.

“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban moral dan hukum. Tanpa itu, kepercayaan rakyat tidak akan pernah kembali,” tegas GMNI.

Peringatan Keras GMNI: “Jangan Main Api dengan APBD Rakyat!”

GMNI menutup rilisnya dengan peringatan keras bahwa jika Pemda tidak segera mengambil langkah korektif, maka kolaps fiskal hanyalah soal waktu.

“Jika ini terus dibiarkan, sejarah akan mencatat Pemda TTS sebagai rezim yang gagal menyejahterakan rakyatnya sendiri,” tulis GMNI dalam pernyataan penutup.

“Kami tidak akan diam melihat APBD yang pro-birokrasi dan anti-rakyat. GMNI akan terus mengawal, menelanjangi, dan menuntut perubahan.”

Laporan         : Polce Lerek

Editor             : Tim KLtvnews.com