Bupati TTS: OPD Harus Percepat Serapan DAU SG Bidang Pendidikan
- Taruhannya Rp 28,8 Miliar dan Wajah Akuntabilitas Fiskal Daerah
SoE, KLtvnews.com — Langit siang di atas Kota SoE tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tengah berpacu dengan waktu. Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, menyerukan langkah cepat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant bidang pendidikan Tahun Anggaran 2025 untuk mempercepat penyerapan anggaran minimal 75 persen sebelum 31 Oktober 2025.
Seruan itu disampaikan Bupati Eduard saat diwawancarai awak media usai penyerahan SK PPPK Tahap II Tahun 2025 di Aula Mutis Kantor Bupati TTS Rabu (22/10/2025). Dengan nada tegas namun penuh tanggung jawab, ia menegaskan bahwa waktu yang tersisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh organisa perangkat daerah pengelola DAU SG bidang pendidikan.
“Pak Wakil Bupati, Sekda, para asisten, dan pimpinan OPD sudah menindaklanjuti deadline yang diberikan pemerintah pusat. Harapan saya, progres serapan 75 persen bisa tercapai agar sisa anggaran 25 persen dapat ditransfer ke kas daerah,” ujar Bupati Eduard singkat namun sarat makna.
Pernyataan Bupati Eduard bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil investigasi KLtvnews.com, total DAU SG bidang pendidikan tahun 2025 di Kabupaten TTS mencapai Rp115.426.725.000 yang dialokasikan ke 26 OPD. Dari jumlah tersebut, program dan kegiatan yang diusulkan menelan biaya Rp78.044.706.250, dan masih terdapat 25 persen sisa dana sebesar Rp28.857.018.750 yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Dana itu baru akan ditransfer apabila capaian serapan di daerah mencapai target 75 persen sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
Disiplin Fiskal dan Tantangan Implementasi
Bupati Eduard menekankan bahwa percepatan serapan bukan semata-mata soal angka, tetapi juga tentang integritas fiskal dan kredibilitas daerah di mata pemerintah pusat. “Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kepercayaan,” tegasnya.
Serapan anggaran menjadi tolok ukur kinerja birokrasi dalam memastikan setiap rupiah yang dikucurkan negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama pembangunan SDM TTS.
Kasat Pol PP TTS, Thobias J.J.A. Balelay, SH, memastikan lembaga yang dipimpinnya tetap solid dalam mendukung kebijakan kepala daerah.
“Serapan anggaran Satpol PP sampai saat ini sudah mencapai 77,71 persen. Masih ada beberapa kegiatan yang sementara berjalan sehingga progresnya akan terus meningkat,” terang Kasat Thobias saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (23/10/2025).
Ia menegaskan, komitmen lembaganya bukan sekadar memenuhi angka, tetapi mewujudkan arahan Bupati dan Wakil Bupati TTS dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
Rasionalisasi dan Penyesuaian Anggaran di 26 OPD
Dari hasil pembahasan tingkat komisi, sejumlah OPD mengalami penyesuaian anggaran.
Beberapa dinas mendapat rasionalisasi (pengurangan), sementara lainnya memperoleh penambahan anggaran berdasarkan urgensi dan efektivitas program.
- Dinas Ketahanan Pangan dikurangi dari Rp800 juta menjadi Rp700 juta.
- Dinas Sosial justru mengalami lonjakan dari Rp650 juta menjadi Rp3,65 miliar untuk program Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR).
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkurang dari Rp750 juta menjadi Rp600 juta.
- Dinas Pemuda dan Olahraga bertambah Rp100 juta, total Rp1 miliar.
- Dinas Pariwisata naik menjadi Rp1,25 miliar, sementara Dinas Perindagkop dan UMKM meningkat menjadi Rp1,3 miliar.
- Bappeda justru mengalami pengurangan Rp100 juta menjadi Rp2,4 miliar.
- BKPSDMD memperoleh tambahan Rp2 miliar, naik menjadi Rp3,5 miliar.
- Satpol PP mendapat tambahan paling signifikan, naik menjadi Rp4,47 miliar dari semula Rp995 juta.
- Dinas P3A mengalami pengurangan Rp. 342 juta sehingga tersisa Rp. 907 juta
Penyesuaian ini mencerminkan arah kebijakan daerah yang semakin fokus pada efisiensi dan dampak program terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.
Menjaga Akuntabilitas di Tengah Tekanan Waktu
Bupati Eduard mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak terjebak pada pola serapan administratif semata, melainkan memastikan bahwa setiap kegiatan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata.
“Percepatan bukan berarti tergesa-gesa. Kita kejar waktu, tapi tetap jaga kualitas dan akuntabilitas. Jangan sampai dana terserap, tapi manfaatnya tak terasa oleh rakyat,” demikian pesan Bupati yang dikenal dengan gaya kepemimpinan lugas dan egaliter itu.
Dengan sisa waktu kurang dari dua minggu menuju tenggat akhir, Pemerintah Kabupaten TTS kini menghadapi tantangan ganda: menuntaskan realisasi anggaran sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap tata kelola fiskal yang transparan dan berintegritas.
Berikut Rincian Alokasi Anggaran DAU SG Bidang Pendidikan Tahun 2025 (26 OPD):
- Dinas P&K: Rp73.863.075.000
- Satpol PP: Rp4.473.650.000
- BPBD: Rp2.000.000.000
- Dinas Sosial: Rp3.650.000.000
- Dinas Nakertrans: Rp1.250.000.000
- Dinas P3A: Rp 907.000.000
- Ketahanan Pangan: Rp700.000.000
- Dinas LH: Rp1.250.000.000
- Dukcapil: Rp1.200.000.000
- PMD: Rp1.000.000.000
- Kominfo: Rp1.250.000.000
- DPMPTSP: Rp600.000.000
- Dispora: Rp1.000.000.000
- Dinas Kerarsip & Perpustakaan Daerah: Rp1.000.000.000
- Dinas Perikanan: Rp750.000.000
- Dinas Pariwisata: Rp1.250.000.000
- Dinas TPHP: Rp1.400.000.000
- Dinas Peternakan & Keswan: Rp900.000.000
- Dinas Perindagkop & UMKM: Rp1.300.000.000
- Setda: Rp3.750.000.000
- Sekretariat DPRD: Rp3.000.000.000
- Bappeda: Rp2.400.000.000
- BPKAD: Rp600.000.000
- BKPSDMD: Rp3.500.000.000
- Balitbang: Rp1.000.000.000
- Kesbangpol: Rp1.090.000.000
Pemerintah Kabupaten TTS kini berada di persimpangan antara waktu dan tanggung jawab. Keberhasilan mencapai target serapan bukan hanya akan menyelamatkan Rp28,8 miliar dana pusat, tetapi juga menjadi cermin tata kelola fiskal daerah yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada pendidikan rakyat.
Laporan: Polce Lerek | KLtvnews.com